
BUNGO – Tender sejumlah proyek jalan di Kabupaten Bungo kini bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Proses evaluasi yang dipertanyakan, peserta yang gugur, tender yang kembali berulang, hingga perusahaan yang disebut menguasai beberapa paket pekerjaan mulai memunculkan tanda tanya di tengah publik.
Di balik proses pengadaan yang secara administratif berjalan, muncul dugaan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan evaluasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP Bungo. Persoalan ini memantik pertanyaan mendasar: apakah seluruh peserta benar-benar dinilai menggunakan standar yang sama, atau ada perbedaan perlakuan dalam menerapkan persyaratan tender?
Dalam sebuah proses pengadaan, aturan seharusnya menjadi pegangan bersama, bukan berubah menjadi persoalan yang menimbulkan tafsir berbeda ketika peserta berhadapan dengan evaluasi.
Jika persyaratan menjadi dasar menggugurkan peserta, maka dasar tersebut semestinya jelas, konsisten, dan dapat diuji.Ketika alasan peserta dinyatakan gugur mulai dipertanyakan, sementara proses tender sejumlah paket kembali menjadi sorotan, transparansi bukan lagi sekadar formalitas.
Publik membutuhkan penjelasan yang dapat dibuktikan melalui dokumen, bukan jawaban normatif yang hanya menyebut seluruh proses telah sesuai prosedur.
Sorotan juga mengarah pada perusahaan yang disebut memenangkan atau menguasai beberapa paket pekerjaan. Kondisi tersebut belum tentu merupakan pelanggaran, tetapi tetap perlu diuji secara objektif.
Apakah seluruh persyaratan kemampuan perusahaan terpenuhi? Bagaimana perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)? Apakah dukungan peralatan, personel, serta kapasitas pelaksanaan pekerjaan benar-benar sesuai dengan ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan klaim. Dokumen pengadaanlah yang harus berbicara.Jangan Biarkan Pertanyaan Publik MenguapAparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jambi, serta lembaga pengawasan internal pemerintah dinilai perlu mencermati persoalan ini.
Penelusuran terhadap dokumen evaluasi, berita acara, alasan pengguguran peserta, persyaratan teknis, kepemilikan atau penguasaan alat, perhitungan SKP, hingga kontrak pekerjaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pengadaan.
Jika terdapat indikasi pelanggaran, harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Namun, jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan dan penjelasan terbuka juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik.Pokja ULP Bungo tidak seharusnya membiarkan pertanyaan mengenai proses evaluasi berkembang tanpa penjelasan yang memadai.
Setiap keputusan yang diambil menggunakan kewenangan pengadaan dan berdampak terhadap penggunaan uang negara harus memiliki dasar yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.Masyarakat tidak sedang meminta siapa yang harus menang tender.
Masyarakat sedang mempertanyakan apakah persaingan berlangsung secara adil, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.Sebab, ketika tender proyek pemerintah mulai dipenuhi tanda tanya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama peserta atau perusahaan, melainkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan itu sendiri.(red)




