JAYAPURA – Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain memperkuat akses transportasi, pemerintah juga mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan kualitas kehidupan sehari-hari.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat langsung pembangunan Jalan Skory–Puay di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi AHY untuk mendengarkan langsung berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang muncul berkaitan dengan akses jalan, air bersih, kondisi rumah, sanitasi serta fasilitas pendidikan.
AHY mengatakan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tersedianya konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pembangunan juga harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.Ia menegaskan pemerataan pembangunan merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
“Pembangunan terutama ekonomi itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” kata AHY.
Air Bersih Berhubungan dengan Banyak SektorDalam dialog bersama masyarakat, kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian.
AHY menilai keberadaan sumber air bersih sangat penting karena tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung kesehatan, pertanian dan peternakan.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” ujarnya.
Untuk itu, jajaran Kemenko Infrastruktur diminta mengawal program yang berkaitan dengan peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.Perumahan dan Sanitasi Perlu DiperhatikanKebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak serta fasilitas sanitasi juga menjadi bagian dari aspirasi yang diterima AHY.
Menurutnya, pembangunan rumah, MCK dan jamban perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah karena kondisi lingkungan tempat tinggal berkaitan dengan kesehatan.AHY juga menyoroti keterkaitan sanitasi dengan persoalan stunting.
Ia mengatakan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki kondisi hunian dan sanitasi.“Sanitasi juga menentukan kesehatan.
Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang isi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” katanya.
Pendidikan Didorong Sejalan dengan Pembangunan FisikPembangunan manusia juga menjadi perhatian dalam agenda pemerintah di Papua.AHY menyampaikan bahwa akses terhadap pendidikan harus terus diperkuat.
.Infrastruktur yang baik diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan anak-anak Papua memperoleh pendidikan.
“Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegasnya.Pemerintah juga terus mendorong pembangunan serta revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat.
IJD Diperluas ke Berbagai Wilayah PapuaPembangunan konektivitas melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) juga terus berjalan.Berdasarkan data yang disampaikan AHY, enam provinsi di Tanah Papua memiliki 32 kegiatan IJD pada 2025 dan 42 kegiatan pada 2026.
Sementara untuk Provinsi Papua, terdapat empat kegiatan pada 2025 dan 10 kegiatan pada 2026, termasuk pekerjaan multiyears.Secara nasional, program IJD periode 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan total anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
AHY mengatakan pembangunan di Indonesia harus menjangkau berbagai wilayah, termasuk Papua, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat.
“Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Masukan Warga Akan Dibawa ke Pemerintah PusatBerbagai aspirasi yang diterima selama kunjungan, kata AHY, akan dicatat dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.
Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai program dan kewenangan masing-masing instansi.
“Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” pungkas AHY.
Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Ketua DPRD Provinsi Papua Deny Heny Bonak, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Kajati Papua Jefferdian, DankoderaI X Jayapura Mayjen TNI (Mar) Sugianto, Danlanud SPR Marsma TNI Mukson, Kepala BBPJN Papua-Papua Pegunungan Denny Firmansyah, serta sejumlah perwakilan masyarakat.AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.Sumber: Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
